- TanjungpinangBea Cukai Tanjungpinang: Laporkan Peredaran Rokok Ilegal, Langsung Ditindak
- BintanPerjalanan Dinas di 8 OPD Bintan, Sebagian SPj Hotel dan Transportasi Diduga Fiktif
- NasionalKPK: Festival Film Antikorupsi 2026, Nyala Integritas dari Ruang Sinema
- BatamDua Kilogram Sabu Ditangkap di Kateman
- TanjungpinangPemprov Kepri Gandeng Kejati Tertibkan Cari Marut Tata Kelola Aset Daerah
KPK Raih Penghargaan Kemenkeu: Kontribusi Pemulihan Aset Korupsi bagi Penerimaan Negara
Keprinews.id 03 Nov 2026 41 
Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menerima penghargaan Nagara Dana Abisatya dari Kemenkeu, pada Upacara HORI, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (30/10). ft-humas KPK
NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penghargaan “Nagara Dana Abisatya” dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata KPK terhadap penerimaan negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Tahun 2026, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (30/10). Penghargaan ini menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses penindakan dan pemidanaan pelaku, melainkan menjadi elemen penting dalam memastikan kerugian negara dapat bermanfaat kembali bagi kepentingan publik.
Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan Kemenkeu menilai KPK berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya melalui penyetoran uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil pelelangan barang rampasan yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kemenkeu melihat apa yang dilakukan KPK ini patut diapresiasi, sebagai lembaga yang berkontribusi meningkatkan PNBP. Intinya begitu,” tutur Mungki, Jumat (30/10).
Di balik setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat proses panjang memastikan aset hasil kejahatan tidak hanya disita, namun dapat dikonversi menjadi manfaat ekonomi bagi negara. Melalui Direktorat Labuksi, KPK menjalankan eksekusi uang pengganti, pidana denda, penyelesaian barang rampasan melalui lelang hingga berbagai mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagi KPK, penghargaan ini bukan sekadar capaian institusional. Penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur tidak sekadar dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari besarnya nilai yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara.
“Harapannya, ke depan ini mampu menjadi penyemangat bagi KPK khususnya kami Direktorat Labuksi, agra lebih meningkatkan lagi kontribusi penerimaan negara bukan pajak melalui berbagai kegiatan eksekusi,” imbuh Mungki.
Lebih lanjut, kata Mungki, eksekusi tersebut dapat berupa eksekusi terhadap uang pengganti pidana denda maupun penyelesaian terhadap barang rampasan melalui lelang dan berbagai tindakan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
NASIONAL – Sebuah cerita pendek terkadang menyimpan pesan yang panjang. Dalam beberapa menit, penonton dapat diajak menyaksikan dilema antara kejujuran dan kepentingan pribadi, keberanian melawan ketidakadilan, hingga konsekuensi dari sebuah pilihan. Melalui kekuatan cerita dan gambar, nilai integritas yang kerap terasa abstrak dapat hadir lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semangat inilah yang terus dibawa Komisi …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.