Numpuk di Gudang DPUPP Kepri, Distribusi Barang Persediaan Benilai Rp22,77 M ke Warga Mandek

Kantor Gubernur Kepri di Dompak. ft-dok redaksi

KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas.

Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab konfirmasi wartawan via whatsapp, Selasa (3/11/2026), seputar penyaluran barang yang tidak direalisasi sepenuhnya kepada masyarakat penerima manfaat, menumpuk di gudang serta adanya dugaan sebagian barang diterima oleh “orang-orang dekat” tanpa prosedur.

Salah seorang pegawai di PUPP Kepri (tidak mau namanya dipublikasi-red), Senin (2/11/2026), kepada media ini, mengatakan bahwa barang persediaan ini programnya dari pusat.

Barang persediaan untuk disalurkan ke warga adalah aset lancar berupa barang fisik yang dibeli atau diproduksi, disimpan sementara di gudang bertujuan diserahkan atau dihibahkan secara cuma-cuma kepada masyarakat

“Sebenarnya saya tidak berhak menjawab pertanyaan wartawan karena bukan Tupoksi dan bidang saya. Hanya menjawab apa yang saya tahu karena kita berteman lama,” ungkapnya, sembari mengatakan tidak mau namanya disebut.

Dijelaskannya, barang persediaan itu bernilai total Rp22.774.326.589,18, seharusnya di tahun 2025 sudah tersalur ke warga penerima manfaat melalui alur penyaluran.

Seperti pengajuan permintaan, pemeriksaan dan persetujuan, pengeluaran barang dari gudang. Termasuk pencatatan mutasi, serta dokumentasi serah terima.

“Kalau bicara tentang adanya barang persedian yang terdistribusi tanpa prosedur kepada orang-orang dekat pejabat itu saya tidak tahu jelas. Hanya masalah ini telah menjadi temuan paling signifikan BPK dan terus menjadi bahan perbincangan publik,” ungkapnya.

Dibeberkannya, mengenai temuan BPK ada tiga klaster masalah utama, yaitu carut-marut administrasi logistik untuk warga, realisasi belanja hibah yang menyalahi prosedur keuangan, dan indikasi kerugian daerah akibat kekurangan volume di sejumlah proyek infrastruktur.

Diketahui pada klaster pertama, terdapat barang persediaan puluhan miliar rupiah menumpuk di gudang dinas, belum diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menjadi pertanyaan, kenapa pihak Dinas PUPP tidak melakukan distribusi di TA 2025 sesuai aturan berdasarkan proses dokumen hibah melalui Pengelola Barang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diterbitkan secara legal.

Menanggapi hal ini, Sekeretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah LPKP, Lanny, menambahkan, temuan BPK di DPUPP Kepri terindikasi penyelewengan luar biasa. Terdapat tindakan melawan hukum yang harus diproses sesuai aturan.

Bahkan DPUPP ini juga terseret dalam temuan kolektif pemborosan anggaran belanja modal bersama 5 organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov Kepri.

Sorotan kritis lainnya tertuju pada pos belanja hibah sebesar Rp163.667.514,04. Tercatat Rp156.324.090,60 di antaranya masih menggantung dan belum diselesaikan secara sah laporannya. Kalau penyaluran hibah 2025 tepat sasaran dan sesuai mekanisme aturan pastinya laporan SPj atau administrasinya tidak seperti ini.

Terdapat pola penyelesaian yang tidak lazim, di mana pemulihan anggaran dilakukan melalui pemotongan pembayaran termin terakhir kepada pihak ketiga, alih-alih melalui setoran tunai langsung ke kas daerah.

Lanjutnya, temuan BPK ini bukan hanya sekedar kesalahan administrasi, sehingga bisa menghapus pertanggungjawaban pidana. Pasalnya, dalam konteks hukum pidana atau tindak pidana korupsi, temuan administrasi dan kekurangan volume, kelebihan bayar wajib dikembalikan, namun proses hukum terhadap tindakan melawan hukum tetap berjalan. (red)