- NasionalKPK Raih Penghargaan Kemenkeu: Kontribusi Pemulihan Aset Korupsi bagi Penerimaan Negara
- KepriNumpuk di Gudang DPUPP Kepri, Distribusi Barang Persediaan Benilai Rp22,77 M ke Warga Mandek
- TanjungpinangPutuskan Rantai Pasok, Aktivis Minta KPK Usut Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal di Kepri
- BintanTerungkap, Sebagian Kuitansi Hotel, Ferry dan Taksi Online Tidak Dikeluarkan Pihak Resmi
- TanjungpinangDugaan Manipulasi Pita Cukai Slava, BC Tanjungpinang Minta Laporkan Toko dan Pemasoknya
Rokok Ilegal di Tanjungpinang Kian Merajalela, Negara Rugi Triliun Rupiah
Keprinews.id 02 Nov 2026 76 
Merek rokok ilegal yang beredar di Kota Tanjungpinang saat ini. ft-redaksi
TANJUNGPINANG – Penjualan rokok ilegal terus meningkat dari waktu ke waktu di Provinsi Kepri, khususnya di Tanjungpinang, dengan berbagai macam merek.
Perdagangan, penjualan secara terang-terangan di berbagai warung usaha kecil skala rumahan, dan di sejumlah kedai makanan.
Dikatakan oleh seorang aktivis mahasiswa di Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Senin (2/11/2026), bahwa peredaran rokok ilegal secara terus menerus dari tahun ke tahun beroperasi sudah merugikan negara triliun rupiah.
Perdebatan publik terkait hal ini, hampir selalu mengarah pada persoalan tarif cukai rokok dan harga rokok legal kian mahal dibanding ilegal. Ditambah daya beli masyarakat yang turun untuk rokok legal. Jadi salah satu penyebab sigaret ilegal makin merajalela dikarekan penegakan hukumnya tidak efektif.
Dikatakannya, baru-baru ini, tepatnya Rabu (14/10/2026) Bea Cukai Tanjungpinang sudah musnahkan jutaan batang rokok tanpa cukai, 1,9 juta batang rokok tanpa cukai, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ganet.
“Namun faktanya, sampai hari ini pedagang eceran kios-kios kecil, warung, dan di sejumlah kedai-kedai makan masih terlihat menjual rokok ilegal berbagai merek. Artinya penegakan hukum terkait rokok ini dinilai gagal. Kritik yang banyak disuarakan publik, di mana penegakan hukum terkait regulasi rokok dinilai sekadar formalitas,” tuturnya.
Begitu juga dikatakan salah satu pedagang eceran warung di Batu 9, Ardi, keuntungan menggoda pedagang kecil nekat menjual rokok ilegal disebabkan mayoritas perokok mencari rokok yang murah yakni rokok ilegal.
“Rokok ilegal yang kami jual saat ini ada berbagai merek, seperti H Mind, H Mild, HD, PSG, UFO, Rexo, Rave, dan lainya. Saya jualan rokok tanpa cukai ini sejak 2021. Tapi karena masih aman, ya kami tetap jual,” ujarnya.
Salah seorang pengguna rokok ilegal di Tanjungpinang, Dani, kepada media ini, saat diwawancarai, usai membeli rokok bermerek HD, di Batu 10, mengatakan, sudah terbiasa dengan HD. Walaupun ia menyadari rokok tersebut berpotensi berbagai risiko serius, mulai dari bahaya kesehatan yang tidak terukur.
“Rokok tanpa pita cukai resmi, pastinya merugikan konsumen karena kualitas bahan bakunya tidak diawasi oleh otoritas kesehatan. Lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan rokok legal, sebab diproduksi tanpa pengawasan dan tidak melalui uji laboratorium resmi,” tuturnya.
Diketahui, tren konsumsi rokok ilegal semakin masif, peredarannya saat ini terus marak dengan menawarkan berbagai merek baru dan variasi cita rasa yang beragam untuk menarik konsumen.
Seharusnya fenomena ini menjadi perhatian serius pihak berwenang karena kemasannya yang kian menyerupai rokok resmi, namun dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Maraknya peredaran tersebut juga diperparah oleh lemahnya pengawasan rantai pasok dan penegakan hukum di lapangan. BAGIAN I (02)
TANJUNGPINANG – Ketidaksesuaian jenis dan isi cukai (Wrong Classification), Rokok Slava yang beredar di Tanjungpinang, merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang. Namun ditemukan menggunakan pita cukai yang diperuntukkan bagi Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat, melalui pemberitaan awal keprinews.id, pada Minggu (8/11) berdujul “Bongkar …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
TANJUNGPINANG – Diketahui, pelabuhan Roro Tanjung Uban, kerap menjadi salah satu jalur utama masuk dan transit peredaran rokok ilegal di Kepri. Setelah sampai di Tanjungpinang, barulah sebagian rokok tersebut diedarkan ke wilayah lainnya, di 7 kabupaten dan kota di Kepri, termasuk provinsi lainnya. Salah satu sumber media ini seorang penguasaha, Ra (inisial), yang sebelumnya menjadi …
TANJUNGPINANG – Bea Cukai Tanjungpinang saat ini terus meningkatkan penanganan dan penindakan peredaran rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang. Humas Bea Cukai Tanjungpinang Setia Handaya, kepada keprinews.id, Kamis (5/11/2026), mengatakan bahwa memerangi peredaran rokok ilegal tidak bisa bekerja sendiri. Hal utama kenapa masih ada rokok ini, yaitu masih tingginya konsumsi rokok di masyarakat …
KEPRINEWS – Melihat maraknya peredaran rokok ilegal di Kepri yang terkesan kebal hukum, sejumlah aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melaporkan aktivitas rokok ilegal yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Aktivis Pemuda Kepri, Hendri, berdomisili di Batam, usai pertemuan dengan sejumlah LSM di salah satu kedai kopi Batu 9 Bintan Center, Selasa (3/11/2026), mewakili …
Tanjungpinang Keprinews.id-Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Polresta Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang dan masyarakat menggelar kegiatan gerak jalan santai di Kampung Bebas Narkoba, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” tersebut berlangsung di Rumah Pintar Posko Kampung Bebas Narkoba, Jalan Abdul …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.