- TanjungpinangPolresta Tanjungpinang Bagikan 2000 Masker Gratis ke Pengguna Jalan
- TanjungpinangLetkol Inf Dicky Purwanto Resmi Jabat Dandim 0315 Tanjungpinang
- BintanBPK Temukan Kelebihan Bayar BBM di Bintan, Bukti Pembelian Diduga Fiktif
- AnambasIni Janji Kapolres Anambas Terhadap Laporan Masyarakat
- TanjungpinangWujudkan Kampung Bebas Narkoba, Polresta Tanjungpinang Ajak Warga Kampung Bugis Jalan Santai Bersama
Putuskan Rantai Pasok, Aktivis Minta KPK Usut Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal di Kepri
Keprinews.id 03 Nov 2026 93 
Rokok Ilegal yang beredar di Kepri. ft-fd keprinews
KEPRINEWS – Melihat maraknya peredaran rokok ilegal di Kepri yang terkesan kebal hukum, sejumlah aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melaporkan aktivitas rokok ilegal yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
Aktivis Pemuda Kepri, Hendri, berdomisili di Batam, usai pertemuan dengan sejumlah LSM di salah satu kedai kopi Batu 9 Bintan Center, Selasa (3/11/2026), mewakili teman aktivis lainnya, kepada keprinews.id, mengatakan, bahwa mereka sudah sepakat akan membuat laporan tertulis ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, untuk mengusut kerugian negara yang ditimbulkan akibat rokok ilegal.
“Dalam laporan ini kami akan melampirkan sejumlah bukti dan prediksi kerugian yang kami punya, mulai dari tahun 2021 hingga 2026. Khususnya di Kepri yang tersebar di 7 kabupaten dan kota. Minggu ini kami akan lapor melalui online dulu, setelahnya baru mengantarkan laporan fisiknya,” ungkapnya.
Ia berharap, aparat penegak hukum dan bea cukai di wilayah Kepri juga benar-benar mengusut tuntas peredaran rokok ilegal hingga ke akar-akarnya di penghujung tahun ini.
Di mana semua jaringan atau alur tersembunyi yang menghubungkan proses pembuatan, distribusi, hingga penjualan produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan perpajakan, seperti tidak membayar cukai atau menggunakan pita cukai palsu wajib dibasmi.
“Prioritas laporan kami itu ada dua merek rokok dulu, yaitu Manchester dan R7 bold, yang lainnya seperti H Mind, H Mild, HD, PSG, UFO, Rexo, Rave akan menyusul,” katanya.
Ditambahkan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Mhd Hasin, yang ikut pertemuan tersebut, menegaskan laporannya nanti mengulas kerugian negara, pendapatan cukai dan pajak hilang.
Negara kehilangan potensi penerimaan dari cukai hasil tembakau, pajak rokok, serta pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau.
Dana Bagi Hasil (DBHCHT) Berkurang, penurunan penerimaan negara berdampak langsung pada berkurangnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Selanjutnya, terjadi persaingan tidak sehat, rokok ilegal dijual dengan harga sangat murah karena tidak membayar cukai, hingga merusak pasar dan merugikan produsen rokok legal yang taat aturan.
Pembuatan rokok ini tidak memperhatikan standar mutu, diproduksi tanpa pengawasan dan standar kesehatan yang jelas, sehingga kandungan bahan berbahaya di dalamnya tidak terkontrol dan lebih mengancam kesehatan konsumen.
“Bicara kerugian skala nasional yang kami ketahui potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal diperkirakan capai Rp15 triliun hingga Rp25 triliun per tahun, atau berkisar Rp2–6 triliun menurut berbagai analisis kementerian dan lembaga,” tuturnya.
Intinya, peredaran rokok ilegal dapat ditekan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi antar-lembaga seperti bea cukai, penegak hukum, lembaga peradilan,, otoritas kesehatan serta lembaga masyarakat lainnya dengan serius. (FD)
TANJUNGPINANG – Ketidaksesuaian jenis dan isi cukai (Wrong Classification), Rokok Slava yang beredar di Tanjungpinang, merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang. Namun ditemukan menggunakan pita cukai yang diperuntukkan bagi Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat, melalui pemberitaan awal keprinews.id, pada Minggu (8/11) berdujul “Bongkar …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
TANJUNGPINANG – Diketahui, pelabuhan Roro Tanjung Uban, kerap menjadi salah satu jalur utama masuk dan transit peredaran rokok ilegal di Kepri. Setelah sampai di Tanjungpinang, barulah sebagian rokok tersebut diedarkan ke wilayah lainnya, di 7 kabupaten dan kota di Kepri, termasuk provinsi lainnya. Salah satu sumber media ini seorang penguasaha, Ra (inisial), yang sebelumnya menjadi …
TANJUNGPINANG – Bea Cukai Tanjungpinang saat ini terus meningkatkan penanganan dan penindakan peredaran rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang. Humas Bea Cukai Tanjungpinang Setia Handaya, kepada keprinews.id, Kamis (5/11/2026), mengatakan bahwa memerangi peredaran rokok ilegal tidak bisa bekerja sendiri. Hal utama kenapa masih ada rokok ini, yaitu masih tingginya konsumsi rokok di masyarakat …
TANJUNGPINANG – Penjualan rokok ilegal terus meningkat dari waktu ke waktu di Provinsi Kepri, khususnya di Tanjungpinang, dengan berbagai macam merek. Perdagangan, penjualan secara terang-terangan di berbagai warung usaha kecil skala rumahan, dan di sejumlah kedai makanan. Dikatakan oleh seorang aktivis mahasiswa di Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Senin (2/11/2026), bahwa peredaran rokok ilegal secara terus …
Tanjungpinang Keprinews.id-Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Polresta Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang dan masyarakat menggelar kegiatan gerak jalan santai di Kampung Bebas Narkoba, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Hidup Sehat Tanpa Narkoba” tersebut berlangsung di Rumah Pintar Posko Kampung Bebas Narkoba, Jalan Abdul …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.