- TanjungpinangPekerja Tersengat Listrik di Tanjungpinang Alami Luka Bakar, Polisi Serahkan Sembako
- TanjungpinangPemprov Kepri Gandeng Kejati Tertibkan Cari Marut Tata Kelola Aset Daerah
- BintanTabrak Aturan, Hasil Pungutan Retribusi Parkir di Bintan Masuk ke Rekening Pribadi
- TanjungpinangLetkol Inf Dicky Purwanto Resmi Jabat Dandim 0315 Tanjungpinang
- TanjungpinangBPK Temukan Salah Anggaran Rp2,79 Miliar di Pemprov Kepri, Empat Dinas Jadi Sorotan
Tabrak Aturan, Hasil Pungutan Retribusi Parkir di Bintan Masuk ke Rekening Pribadi
Keprinews.id 06 Nov 2026 179 
Salah satu tabel hari penyetoran retribusi parkir di sejumlah titik Kabupaten Bintan, pada temuan BPK tahun 2025. ft-screenshot tabel temuan bpk
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub.
Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi
penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar Rp180.000.000 dengan realisasi berjumlah Rp169.660.000 (Audited) atau 94,26% dari anggaran.
Retribusi penyediaan pelayanan parkir dikelola oleh Dishub sebagai PD teknis. Retribusi parkir dipungut atas pelayanan parkir yang disediakan Pemkab Bintan pada bahu jalan
atau badan jalan yang telah ditentukan.
Pengelolaan parkir, Dishub bekerjasama dengan pihak perorangan mengelola lokasi parkir di 4 titik lokasi, Bintan Timur I, Bintan Timur II, Bintan Utara, dan Toapaya yang dikelola oleh masing-masing koordinator juru parkir.
Tata cara pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir dilaksanakan secara harian oleh juru parkir. Hasil pemungutan diserahkan kepada koordinator juru parkir untuk selanjutnya disetor kepada Juru Pungut Dishub menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
Selanjutnya, juru pungut akan menyetorkan retribusi tersebut ke RKUD menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) maksimal tujuh hari setelah penerimaan dari koordinator juru parkir. Penunjukan juru parkir dan koordinator juru parkir ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dishub.
Analisis lebih lanjut dengan membandingkan rekapitulasi penyetoran koordinator juru parkir ke rekening pribadi juru pungut Dishub terdapat selisih kekurangan penyetoran ke kas daerah.
Dikarenakan juru pungut dalam menyetorkan retribusi ke kas daerah, terlebih dahulu melakukan tarik tunai. Namun atas jumlah yang dilakukan tarik tunai tersebut, tidak seluruhnya sesuai dengan retribusi yang diterima dari koordinator juru parkir.
Berdasarkan penjelasan juru pungut Dishub, diketahui bahwa pemungutan retribusi parkir tidak
sepenuhnya menggunakan karcis. Ada sebagian dilakukan dengan prosedur alternatif kesepakatan
tertuang dalam surat pernyataan, menyebutkan jumlah yang harus disetorkan oleh koordinator setiap harinya, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp250.000.
Yang terjadi catatan penerimaan juru pungut Dishub dengan surat pernyataan dari masing-masing koordinator juru parkir, diketahui tidak sepenuhnya mengacu pada nilai minimal yang telah ditetapkan.
Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah setoran yang seharusnya diterima dengan realisasi setoran, hingga menimbulkan kekurangan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp38.450.000.
Kondisi ini tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 65.
Kelapa Dishub Bintan Mohd Insan Amin, kepada wartawan, Kamis (5/11/2026), via whatsapp mengatakan bahwa itu barang lama, sudah selesaidan hanya kutipan BPK. (N)
BINTAN – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, mengenai pembayaran insentif guru agama Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama, tidak sesuai ketentuan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025, di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan. Diuraikan BPK, bahwa, Pemkab Bintan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp375.475.455.163,06 realisasi Rp346.985.149.812, audited atau 92,41% dari anggaran. Realisasi ini …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id-Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di kantor Kecamatan Bintan Utara (Binut) TA 2025 lalu, ini kata Camat Bintan Utara, Helmi Setyawati SE MM menjawab konfirmasi Keprinews.id yang disampaikan ke WA-nya, Rabu (28/010). Menurut Camat.”Mohon izin ya pak …..utk kendaraan yang sudah rusak, izin kami sampaikan bahwa kendaraan yang rusak tidak …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.