- TanjungpinangRugikan Negara, Tangkap Sales Pemasok hingga Distributor Utama Rokok Ilegal di Tanjungpinang
- TanjungpinangPolresta Tanjungpinang Bagikan 2000 Masker Gratis ke Pengguna Jalan
- BintanIndikasi Pembelian BBM Fiktif di Bintan, Kendaraan Rusak Dianggarkan Operasional
- NasionalKPK: Festival Film Antikorupsi 2026, Nyala Integritas dari Ruang Sinema
- BatamCapaian Pertumbuhan Ekonomi Kepri 7,52 Persen, Batam Berkontribusi 66,63 Persen
BPK Temukan Salah Anggaran Rp2,79 Miliar di Pemprov Kepri, Empat Dinas Jadi Sorotan
Keprinews.id 27 Okt 2026 84 
Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak.
Tanjungpinang, Keprinews.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkap temuan krusial terkait tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Kepri pada Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru, ditemukan kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.791.274.006,98 yang tersebar di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
-
- Dinas Perhubungan (Dishub): 8 Transaksi bermasalah dengan total nilai pekerjaan mencapai Rp433.579.402,08.
- Dinas Pendidikan (Disdik): 3 Transaksi bermasalah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp75.535.821,90.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP): 21 Transaksi bermasalah dengan akumulasi nilai Rp1.312.179.511,00.
- Dinas Kesehatan (Dinkes): 1 Transaksi bermasalah bernilai Rp969.979.272,00.
TANJUNGPINANG – Ketidaksesuaian jenis dan isi cukai (Wrong Classification), Rokok Slava yang beredar di Tanjungpinang, merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang. Namun ditemukan menggunakan pita cukai yang diperuntukkan bagi Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat, melalui pemberitaan awal keprinews.id, pada Minggu (8/11) berdujul “Bongkar …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
TANJUNGPINANG – Diketahui, pelabuhan Roro Tanjung Uban, kerap menjadi salah satu jalur utama masuk dan transit peredaran rokok ilegal di Kepri. Setelah sampai di Tanjungpinang, barulah sebagian rokok tersebut diedarkan ke wilayah lainnya, di 7 kabupaten dan kota di Kepri, termasuk provinsi lainnya. Salah satu sumber media ini seorang penguasaha, Ra (inisial), yang sebelumnya menjadi …
TANJUNGPINANG – Bea Cukai Tanjungpinang saat ini terus meningkatkan penanganan dan penindakan peredaran rokok ilegal yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang. Humas Bea Cukai Tanjungpinang Setia Handaya, kepada keprinews.id, Kamis (5/11/2026), mengatakan bahwa memerangi peredaran rokok ilegal tidak bisa bekerja sendiri. Hal utama kenapa masih ada rokok ini, yaitu masih tingginya konsumsi rokok di masyarakat …
KEPRINEWS – Melihat maraknya peredaran rokok ilegal di Kepri yang terkesan kebal hukum, sejumlah aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan melaporkan aktivitas rokok ilegal yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Aktivis Pemuda Kepri, Hendri, berdomisili di Batam, usai pertemuan dengan sejumlah LSM di salah satu kedai kopi Batu 9 Bintan Center, Selasa (3/11/2026), mewakili …
TANJUNGPINANG – Penjualan rokok ilegal terus meningkat dari waktu ke waktu di Provinsi Kepri, khususnya di Tanjungpinang, dengan berbagai macam merek. Perdagangan, penjualan secara terang-terangan di berbagai warung usaha kecil skala rumahan, dan di sejumlah kedai makanan. Dikatakan oleh seorang aktivis mahasiswa di Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Senin (2/11/2026), bahwa peredaran rokok ilegal secara terus …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.