- TanjungpinangDugaan Manipulasi Pita Cukai Slava, BC Tanjungpinang Minta Laporkan Toko dan Pemasoknya
- BintanBPK Temukan Kelebihan Bayar BBM di Bintan, Bukti Pembelian Diduga Fiktif
- BatamCapaian Pertumbuhan Ekonomi Kepri 7,52 Persen, Batam Berkontribusi 66,63 Persen
- NasionalKPK Raih Penghargaan Kemenkeu: Kontribusi Pemulihan Aset Korupsi bagi Penerimaan Negara
- TanjungpinangMayoritas Rokok Ilegal Diselundupkan dari Batam melalui Pelabuhan Roro Tanjung Uban
Langgar Aturan Pembayaran Insentif, BPK Sebut Kadisdik Bintan Kurang Pengawasan
Keprinews.id 09 Nov 2026 59 
Gambar ilustrasi berita. ft-net
BINTAN – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, mengenai pembayaran insentif guru agama Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama,
tidak sesuai ketentuan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025, di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan.
Diuraikan BPK, bahwa, Pemkab Bintan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp375.475.455.163,06 realisasi Rp346.985.149.812, audited atau 92,41% dari anggaran.
Realisasi ini antara lain digunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp13.454.359.160. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), belanja jasa tenaga administrasi di antaranya dianggarkan untuk insentif guru agama bernilai Rp117.000.000, direalisasikan Rp112.400.000.
Diketahui, himpunan guru agama Kemenag mengajukan tambahan penghasilan yang kemudian ditetapkan dalam bentuk insentif melalui SK Bupati Nomor 128/I/2025 tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Guru Agama ASN pada Satuan Pendidikan (Satdik) SD/MI, SMP/MTs. Besaran insentifnya sebesar kurang lebih Rp250.000, untuk 38 orang setiap bulannya.
Berdasarkan keterangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disdik, diketahui, penganggaran insentif didasarkan pada permintaan guru agama ASN Kemenag agar mendapatkan tambahan penghasilan.
Hal yang melatarbelakangi pengajuan insentif adalah adanya ketimpangan penghasilan guru ASN dengan penghasilan guru agama ASN di bawah Kemenag. Guru ASN Bintan selain mendapatkan tunjangan penghasilan guru (TPG), juga mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Sementara itu, guru agama ASN Kemenag hanya memperoleh TPG dan tidak mendapatkan Tukin. Tukin hanya akan diberikan apabila TPG yang dibayarkan lebih kecil dari nilai Tukin yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenag.
Merujuk kepada Perbup Bintan Nomor 47 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN telah mengatur, bahwa TPP ASN diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK di lingkungan Pemkab Bintan.
Dengan demikian, mengacu kepada Perbub tersebut, Guru Agama ASN Kemenag tidak termasuk pihak yang mendapatkan TPP yang bersumber dari APBD Pemkab Bintan.
Pemberian insentif ini tidak sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Perbup Bintan Nomor 47 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN.
Kondisi tersebut disebabkan, Kepala Disdik selaku PA kurang melakukan pengawasan atas kesesuaian pengajuan anggaran insentif guru agama dalam DPA-SKPD dengan ketentuan yang berlaku.
Kadisdik Bintan Nafriyon, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, via Whatsapp, Senin (9/11/2026), belum menjawab, sampai berita ini diterbitkan. (NA)
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id-Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di kantor Kecamatan Bintan Utara (Binut) TA 2025 lalu, ini kata Camat Bintan Utara, Helmi Setyawati SE MM menjawab konfirmasi Keprinews.id yang disampaikan ke WA-nya, Rabu (28/010). Menurut Camat.”Mohon izin ya pak …..utk kendaraan yang sudah rusak, izin kami sampaikan bahwa kendaraan yang rusak tidak …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.