- TanjungpinangRokok Ilegal di Tanjungpinang Kian Merajalela, Negara Rugi Triliun Rupiah
- TanjungpinangWujudkan Kampung Bebas Narkoba, Polresta Tanjungpinang Ajak Warga Kampung Bugis Jalan Santai Bersama
- BintanPerjalanan Dinas di 8 OPD Bintan, Sebagian SPj Hotel dan Transportasi Diduga Fiktif
- BatamDua Kilogram Sabu Ditangkap di Kateman
- TanjungpinangLetkol Inf Dicky Purwanto Resmi Jabat Dandim 0315 Tanjungpinang
TANJUNGPINANG – Penjualan rokok ilegal terus meningkat dari waktu ke waktu di Provinsi Kepri, khususnya di Tanjungpinang, dengan berbagai macam merek. Perdagangan, penjualan secara terang-terangan di berbagai warung usaha kecil skala rumahan, dan di sejumlah kedai makanan. Dikatakan oleh seorang aktivis mahasiswa di Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Senin (2/11/2026), bahwa peredaran rokok ilegal secara terus …
BATAM – Perekonomian Provinsi Kepri menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,52 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan III 2026. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Sumatera dan berada jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Di balik capaian tersebut, Kota Batam memegang peranan penting sebagai motor utama …
TANJUNGPINANG – Ketidaksesuaian jenis dan isi cukai (Wrong Classification), Rokok Slava yang beredar di Tanjungpinang, merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) isi 20 batang. Namun ditemukan menggunakan pita cukai yang diperuntukkan bagi Sigaret Kretek Tangan (SKT) isi 12 batang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Hal ini terlihat, melalui pemberitaan awal keprinews.id, pada Minggu (8/11) berdujul “Bongkar …
BINTAN – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, mengenai pembayaran insentif guru agama Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama, tidak sesuai ketentuan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025, di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan. Diuraikan BPK, bahwa, Pemkab Bintan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp375.475.455.163,06 realisasi Rp346.985.149.812, audited atau 92,41% dari anggaran. Realisasi ini …
KEPRINEWS – Peredaran rokok bermerek SLAVA diduga tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, terdapat ketidaksesuaian jumlah batang dengan pita cukainya, semakin marak peredarannya di berbagai daerah di Kepri, khususnya di Tanjungpinang. Rokok ini dengan mudah ditemukan di sejumlah kios dan warung terjual bebas. Salah satu pemilik warung di Batu 9, IL (inisial), mengatakan, rokok merek SLAVA berwarna …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …