- AnambasEmpat Atlet Polres Kepulauan Anambas Berlaga di Porprov VI Kepri, Kapolres Sampaikan Rasa Bangga
- TanjungpinangBea Cukai Tanjungpinang: Laporkan Peredaran Rokok Ilegal, Langsung Ditindak
- TanjungpinangDugaan Manipulasi Pita Cukai Slava, BC Tanjungpinang Minta Laporkan Toko dan Pemasoknya
- KepriNumpuk di Gudang DPUPP Kepri, Distribusi Barang Persediaan Benilai Rp22,77 M ke Warga Mandek
- NasionalKPK Raih Penghargaan Kemenkeu: Kontribusi Pemulihan Aset Korupsi bagi Penerimaan Negara
Indikasi Pembelian BBM Fiktif di Bintan, Kendaraan Rusak Dianggarkan Operasional
Keprinews.id 02 Nov 2026 149 
Gambar Ilustrasi berita.
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik.
Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi yang sebenarnya (fiktif/manipulatif).
Serta kendaraan rusak tetap dianggarkan dalam anggaran pembelian BBM yang diperuntukan untuk kendaraan operasional dinas, diketahui sedang rusak berat, juga manipulasi nilai nota atau kwitansi BBM menjadi bahan perbincangan publik.
Sekeretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah LPKP, Lanny, kepada media ini, Senin (2/11/2026), menuturkan bahwa kelebihan bayar silakan dikembalikan, tetapi tindakan melawan hukumnya harus diproses sesuai aturan berlaku.
“Kami akan melaporkan indikasi korupsi ini ke APH dalam waktu dekat, karena masih mengumpulkan bukti-bukti lain,” ujarnya.
Lanjutnya, pengembalian kerugian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum, khususnya hukum pidana atau tindak pidana korupsi, kelebihan bayar wajib dikembalikan, namun proses hukum terhadap tindakan melawan hukum (PMH) tetap berjalan.
Dirilis dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan kelebihan pembayaran belanja BBM di Pemkab Bintan.
Ditemukan indikasi penyimpangan realisasi pembayaran belanja BBM tidak sesuai ketentuan. Kelebihan bayar sebanyak Rp88.286.000. Indikasi ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Bintan Pesisir dan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pengujian dokumen pertanggungjawaban, serta konfirmasi kepada penyedia BBM, dirangkum rincian kelebihan bayar, Bintan Pesisir sebesar Rp74.783.000 dari total realisasi Rp99.268.800.
Dan Kecamatan Bintan Utara terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp13.503.000 dari realisasi Rp138.397.100.
Menanggapi hal ini, Camat Bintan Utara Helmi Setyawati, mengatakan untuk kendaraan yang rusak tidak dimasukan dalam anggaran operasional.
“Untuk kendaraan yang sudah rusak, tidak dimasukkan dalam anggaran operasional BBM Kecamatan Bintan Utara dan penganggaran operasional BBM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Operasional,” ujarnya via whatsapp, Rabu (28/10/2026).
Camat Camat Bintan Pesisir, Assun Ani, sampai hari ini tidak menjawab sejumlah konfirmasi wartawan. (02)
BINTAN – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, mengenai pembayaran insentif guru agama Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama, tidak sesuai ketentuan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025, di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan. Diuraikan BPK, bahwa, Pemkab Bintan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp375.475.455.163,06 realisasi Rp346.985.149.812, audited atau 92,41% dari anggaran. Realisasi ini …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan, Keprinews.id-Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di kantor Kecamatan Bintan Utara (Binut) TA 2025 lalu, ini kata Camat Bintan Utara, Helmi Setyawati SE MM menjawab konfirmasi Keprinews.id yang disampaikan ke WA-nya, Rabu (28/010). Menurut Camat.”Mohon izin ya pak …..utk kendaraan yang sudah rusak, izin kami sampaikan bahwa kendaraan yang rusak tidak …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.