- TanjungpinangDugaan Manipulasi Pita Cukai Slava, BC Tanjungpinang Minta Laporkan Toko dan Pemasoknya
- AnambasIni Janji Kapolres Anambas Terhadap Laporan Masyarakat
- BintanTerungkap, Sebagian Kuitansi Hotel, Ferry dan Taksi Online Tidak Dikeluarkan Pihak Resmi
- TanjungpinangBPK Temukan Salah Anggaran Rp2,79 Miliar di Pemprov Kepri, Empat Dinas Jadi Sorotan
- AnambasTiang Kayu Lapuk Diduga Jadi Pemicu Robohnya Dapur Rumah Warga di Anambas, Satu Korban Terluka
Perjalanan Dinas di 8 OPD Bintan, Sebagian SPj Hotel dan Transportasi Diduga Fiktif
Keprinews.id 07 Nov 2026 182 
Gambar ilustrasi berita. ft-edit red
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik.
Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain diperuntukan untuk belanja perjalanan dinas pada 8 OPD.
Dengan rincian perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Rp8.949.564.573, Disbudpar Rp1.140.789.537, Dishub Rp328.041.939,50, DPMPTSP Rp379.136.068, Dispora Rp251.854.765, DPAD Rp214.426.316, Kecamatan Teluk Bintan Rp146.318.200.
Dari hasil pengujian terhadap dokumen surat pertanggiungjawaban (SPj) perjalanan dinas, ketika dikonfirmasi ke pihak penyedia jasa, dan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas, menunjukkan SPj tidak sesuai ketentuan alias fiktif.
“Saya tidak terlalu hafal perincian nilai kerugiannya, itu ada di tabel temuan BPK, tapi yang perlu ditekankan caranya membuat SPj diduga sebagiannya fiktik atau direkayasa,” tegasnya, sembari mengatakan namanya dirahasiakan.
Seirama dengan itu, Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, menambahkan, bahwa dalam temuan BPK jelas diuraikan pembayaran biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya. Bukti SPj berupa kuitansi hotel dan hasil konfirmasi ke 20 hotel tercantum dalam dokumen SPj , terdapat 4 pelaksana perjalanan dinas tidak menginap dan tidak terdaftar dalam catatan hotel (guest history).
Bahkan ada 12 pelaksana perjalanan dinas SPj biaya penginapan lebih tinggi harganya dari harga hotel yang sebenarnya. Lebih parahnya lagi, ada sebagian pelaksana perjalanan dinas mengakui tidak melaksanakan perjalanan dinas sesuai penugasan tercantum dalam SPT.
“Tindakan melanggar hukumnya, di mana dokumen SPj perjalanan dinas berupa kuitansi hotel dan tiket kapal feri, ternyata tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak hotel dan pihak penyedia kapal ferry,” tuturnya.
Bahkan ada bukti transportasi darat diketahui terdapat pembayaran taksi online yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh penyedia, pelaksana perjalanan dinas membuat sendiri bukti pembayaran taksi online secara fiktif.
Kepala Inspektorat Bintan Irma Annisa, kepada media ini, belum menjawab konfirmasi seputar SPj perjalan fiktif di delapan OPD, via whatsapp. BAGIAN I (N)
BINTAN – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, mengenai pembayaran insentif guru agama Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian agama, tidak sesuai ketentuan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025, di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan. Diuraikan BPK, bahwa, Pemkab Bintan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp375.475.455.163,06 realisasi Rp346.985.149.812, audited atau 92,41% dari anggaran. Realisasi ini …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id-Terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri di kantor Kecamatan Bintan Utara (Binut) TA 2025 lalu, ini kata Camat Bintan Utara, Helmi Setyawati SE MM menjawab konfirmasi Keprinews.id yang disampaikan ke WA-nya, Rabu (28/010). Menurut Camat.”Mohon izin ya pak …..utk kendaraan yang sudah rusak, izin kami sampaikan bahwa kendaraan yang rusak tidak …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
TANJUNGPINANG – Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan perdagangan tanpa pita cukai. Praktik ini juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Aktivis Mahasiswa Tanjungpinang, Yosua, kepada keprinews.id, Sabtu (7/11/2026), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait, untuk menangkap mulai dari sales, pemasok hingga distributor utama rokok ilegal yang menjadi bagian dari jaringan distribusi …
KEPRINEWS – Terungkapnya temuan BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, seputar indikasi perjalanan dinas fiktif, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tahun Anggaran (TA) 2025, terus menjadi sorotan tajam publik. Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP), Mhd Hasin, Sabtu (7/11/2026), menuturkan, terungkapnya temuan BPK jelas diuraikan, yaitu pembayaran biaya penginapan, ferry, taksi online tidak sesuai …
KEPRINEWS – Dengan mencuatnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, melibatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi sorotan tajam publik. Salah seorang pejabat di Pemkab Bintan, (namanya dirahasikan-red), Sabtu (7/11/2026), menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dianggarkan belanja barang dan jasa bernilai Rp375.475.455.163,06, realisasinya Rp346.985.149.812. Realisasi tersebut antara lain …
BINTAN – Sesuai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kepri, pada pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan dengan juru pungut Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, diketahui pendapatan di wilayah Bintan Timur I, Bintan Timur II, dan Bintan Utara disetorkan ke rekening pribadi Juru Pungut Dishub. Diketahui Pemkab Bintan di Tahun Anggaran (TA) 2025 menganggarkan penerimaan retribusi …
Bintan – Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bintan, tepatnya di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Pesisir menuai sorotan publik. Setelah dua kali pemberitaan media ini, terkait indikasi kodupsi bukti pembelian palsu pada nota pembelian BBM yang dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj), ditemukan bukan merupakan bukti transaksi …
Bintan, Keprinews.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kasus kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam Realisasi Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Sesuai Ketentuan dengan total kelebihan bayar mencapai Rp88.286.000,00. Penyimpangan anggaran ini bersumber dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan …
KEPRI – Menyoroti temuan paling signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (DPUPP) Provinsi Kepri, Tahun Anggaran (TA) 2025, tentang distribusi barang persediaan bernilai Rp22,77 miliar, hingga kini belum diserahterimakan kepada masyarakat, hanya menumpuk di gudang dinas. Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sampai saat ini masih bungkam, belum menjawab …
Comments are not available at the moment.